Guru profesional harus lebih mengedepankan tanggung jawab, baik kepada peserta didik, institusi, profesi maupun masyarakat, dari pada menuntut hak, kata Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 11, Dr Rochmat Wahab.

“Oleh karena itu, guru profesional perlu meningkatkan terus perbaikan kinerja sebagai wujud profesionalisme, baru menuntut hak untuk peningkatan kesejahteraan, jaminan kesehatan dan keselamatan,” katanya di Yogyakarta, Sabtu.

Namun, menurut dia pada upacara pemantapan sertifikasi guru di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), perlu dimaklumi jika masih ada persoalan terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru akhir-akhir ini.

“Masalah itu diharapkan tidak berpengaruh terhadap kinerja guru profesional karena pemerintah terus mengupayakan penyelesaiannya,” kata Rochmat Wahab yang juga Rektor UNY.

Ia mengatakan, hampir setengah abad posisi guru relatif termarjinalkan dan kurang mendapatkan penghargaan yang memadai, jadi sudah sewajarnya jika saat ini guru bersyukur karena posisinya semakin mendapatkan tempat, perhatian, pengakuan, dan penghargaan.

Setiap guru yang telah mendapatkan sebutan guru profesional sepatutnya menjaga martabat dan harga diri. Guru profesional adalah orang yang sudah matang, dewasa, dan amanah, bukan anak-anak lagi atau tidak dapat dipercaya.

“Sebagai orang yang terpercaya, guru seharusnya dapat bekerja secara mandiri, independen, dan bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi, secara formal sebagai guru profesional tetapi kinerjanya relatif amatir,” katanya.

Menurut dia, dalam membangun sekolah yang efektif, peran guru dan kepala sekolah sangat menentukan. Jika guru dan kepala sekolah berkualitas dengan sendirinya akan mudah dalam membangun sekolah berkualitas.

“Jika sekolahnya berkualitas, dapat diyakini proses pendidikannya juga berkualitas, dan pada akhirnya lulusannya pun berkualitas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” katanya.

Selama 75 hari kedepan , sepertinya SDN Gambiranom akan memiliki Mushola baru, Mushola dengan tipe 80-90 ini sedang dalam taraf pembangunan di lokasi halaman depan memakan lahan upacara bendera dan tempat bermain bagi anak anak di masa rehat.

Pembangunan ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya dana stimulasi dari sebuah yayasan dari Qatar senilai hampir 95-an juta rupiah dari total anggaran pembangunan sekitar 145 juta-an ( detil anggaran bisa dilihat di papan proyek ).

Kita semua patut bersyukur bahwa sekolah ini akan memiliki salah satu tempat beribadah yang layak. Semoga dengan adanya Mushola ini akan banyak mempengaruhi output anak didik dari SDN Gambiranom untuk menjadi anak bangsa yang berkualitas secara akademis, memiliki soft skill yang baik dan religius.

Meskipun sudah ada dana stimulan dari Qatar, masih banyak dibutuhkan biaya yang bersifat swadaya dari stakeholder sekolah.  Namun dengan keadaan seperti ini tidak serta merta Komite memutuskan untuk menggali dana dari wali murid. Ada upaya upaya yang dilakukan oleh Panitia pembangunan Mushola berkenaan dengan pemenuhan biaya dari berbagai sumber. seperti dari Kecamatan dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu untuk mendukung program ini, kami mengharap kepada umat maupun stakeholder SDN Gambiranom untuk membantu dengan menyalurkan Infaq ataupun donasi sukarela , demi kelancaran pembangunan Mushola sehingga tepat waktu dan segera difungsikan.

Semoga Amal Ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian diterima oleh Allah SWT.

Tuntutan era globalisasi yang menjadikan informasi sebagai sumberdaya percepatan perilaku ekonomi, politik, sosial, dan budaya, menyebabkan arus dan daya serap informasi dilakukan melalui media elektronik yang serba cepat pula.

Konteks globalisasi ini juga tidak terhindarkan dalam kebijakan yang terkait dengan tata kelola (governance) kelembagaan. Informasi-informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan harus secara serta merta menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan perubahan masyarakat lokal dalam prospektif global yang serba cepat pula. Kaidah think globally, act locally adalah salah satu cerminan tentang bagaimana informasi di kawasan dunia dan antar negara memiliki peluang yang sangat cepat untuk merubah perilaku budaya lokal setempat melalui penetrasi informasi.

Karena obyek pembangunan pendidikan adalah masyarakat sebagai entitas suatu bangsa, maka informasi yang disampaikan juga harus merupakan media komunikasi yang mengandung makna pendidikan dan pembelajaran, sehingga perubahan perilaku yang diakibatkannya merupakan perubahan perilaku kolektif dari suatu bangsa dalam proses membangun.

Untuk menjawab tantangan inilah laman www.depdiknas.go.id dijadikan salah satu sumber informasi pendidikan dan pembelajaran yang mampu memberikan kontribusi positif dalam merubah perilaku membangun bangsa agar memiliki perilaku membangun yang sarat dengan pengetahuan (knowledge based society).

Semoga.

Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA.

Hari Sabtu ,tanggal 9 Mei 2009 telah dilaksanakan acara Doa Bersama bagi siswa siswi SDN Gambiranom yang akan menempuh UASBN 2009  mulai hari ini tanggal 11 Mei hingga 13 Mei 2009.

Acara dibuka oleh Bpk. Joko Sulistyanto sebagai sekertaris komite, dilanjutkan sambuatan dari Ibu Kepala Sekolah dra. Twinarsih, dan drs. Suharto, M.Si sebagai Ketua Komite SDN. Gambiranom.

Puncak acaraDoa Bersama ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. H. MuhyidinMawardi, M.Sc. Beliau adalah gurubesar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  dan memiliki kedekatan pula dengan SDN Gambiranom.

Sebelum memimpin doa bersama, Beliau memberi dorongan dan spirit bagi murid murid SDN Gambiranomdalam menempuh UASBN 2009.

Ditulis oleh Prof. Suyanto, Ph.D, tanggal 12-02-2009

Perkembangan teknologi komunikasi yang menjelma dalam bentuk internet  sungguh sangat menakjubkan. Betapa tidak. Melalui miliaran situs yang diadministrasikan dari seluruh pelosok dunia, kita bisa mencari informasi apa saja dengan hampir tiada hambatan. Mengapa begitu? Karena hanya dengan mengetik keyword satu kata saja akan bermunculan alamat situs dalam ratusan ribu yang siap memasok informasi yang kita inginkan, sejak informasi yang sangat mendidik sampai pada informasi yang sangat merusak, sejak dari informasi yang sangat santun sampai pada informasi yang sangat vulgar dan bahkan amat amat sangat tabu sekalipun. Oleh karena itu di jaman internet seperti saat ini nyaris dunia tanpa batas, sehingga Kinichi Ohmae memberanikan diri membuat judul bukunya yang laris itu dengan frasa yang provokatif: The End of The Nation State.  Kalau kita baca  buku itu memang tersirat bahwa negara bangsa semakin pudar, tetapi yang muncul adalah negara dunia, yang kemudian juga melahirkan terminologi borderless world.

Lebih menarik lagi, Thomas L. Friedman menulis buku yang masuk kategori best seller dengan judul: The World is Flat. Padahal untuk menemukan teori bahwa dunial itu yang benar adalah bulat, telah memakan korban nyawa seorang ilmuwan,  Galileo (kalau tidak keliru) akibat dipancung penguasa karena berani tidak mengatakan dunia itu datar. Ternyata datarnya dunia oleh klaim Friedman adalah karena hampir semua kejadian di dunia saat ini bisa dilihat dari sebuah layar komputeryang memang datar, baik secara tunda maupun dalam kurun waktu yang sama dengan kejadiannya (real on time). Fenomena ini semua membuat kita harus waspada terhadap anak-anak kita yang pada umumnya sangat maniak memanfaatkan internet, atau yng lebih populer di antara mereka adalah ngeNet.

Apa yang harus diwaspadai? Bagaimana caranya? Yang harus diwaspadai adalah jangan sampai anak-anak kita ketagihan dan kemudian memiliki ketergantungan dengan situs yang tidak mendidik. Banyak sekali situs yang tidak mendidik bagi anak-anak kita. Situs pornografi tersedia secara prasmanan kalau sistem jaringan yang digunkan anak-anak kita tidak memiliki filter untuk mencegahnya. Orang tua sekarang tidak bisa lagi mengklaim bahwa anaknya belum pernah melihat gambar porno, atau bahkan adegan terlarang di ranjang untuk orang dewasa. Hampir semua anak-anak kita sudah melihatnya dalam aktivitas ngeNet itu tadi. Oleh karena itu kita sebagai orangtua tidak perlu panik, kemudian mengisolasi anak-anak kita dari teknologi   informatika yang perkembangannya selalu semakin canggih dalam kurun waktu menit saja.

Sekali lagi jangan panik, dan jangan bersikap anti teknologi. Cara untuk melindungi anak-anak kita dari dampak negatif internet dapat dilakukan dengan cara selalu mengadakan klarifikasi nilai kepada anak-anak kita mengenai hal-hal baik-buruk, boleh tidak boleh, manfaat dan mudharat berbagai informasi yang mungkin bisa diperoleh melalui kegiatan ngeNet.  Dengan membekali kriteria pilihan-pilihan terhadap informasi yang mereka cari di internet, anak-anak kita akan menjadi mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri secara benar bagi dirinya sendiri. Karakter seperti itu perlu kita bangun agar anak-anak ketika ngeNet mampu memilih situs yang memang berguna bagi dirinya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan psikologisnya.

Kalau saja anak-anak kita terlalu banyak bergaul dengan internet jika dibandingkan dengan orang di sekelilingnya, perlu juga kita waspadai. Mengapa begitu? Karena menurut hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh para ahli e-learning, anak-anak di negara maju saat ini menghadapi gagap pergaulan dengan sesama manusia. Ketika mereka duduk berhadapan dengan jaringan mesin (internet) mereka sangat piawai untuk melakukannya dengan berbagai bahasa simbul ramah tamahnya mesin komputer, dengan berbagai akurasinya, dengan berbagai senda guarunya, dan dengan berbagai kecepatannya. Bahkan di jaringan komputer anak-anak bisa marah, bisa malu, bisa tertawa terbahak-bahak (lol),  bisa menyesal dan sebagainya yang semuanya itu dapat diekspresikan melalui tulisan dan/atau simbul-simbul yang diciptakan secara maya. Tidak saja perasaan itu yang bisa mereka lakukan. Bahkan akhir-akhir ini anak-anak di negara maju sudah mulai ada yang bunuh diri dengan sengaja untuk dikatahui oleh para komunitas maya mereka.

Adalah Abraham Briggs, seorang mahasiswa Broward Collage di Miami Amerika serikat telah melakukan bunuh diri sambil ngeNet. Ia memberitahukan para sahabatnya akan bunuh diri. Benar juga apa yang ia katakan. Dua belas jam setelah ia menulis pesan di internet pada pukul 03.00 pagi didapati Briggs terkapar di depan komputernya yang masih tetap on line setelah minum obat keras dengan dosis secara berlebihan.

Fenomena dan perilaku baru yang terjadi ialah, ketika anak-anak terlalu maniak ngeNet ada kecenderungan ia tidak memiliki kecakapan dan kecerdasan sosial yang memadai. Ketika berhadapan dengan jaringan komputer secara maya, ia sangat percaya diri dan memiliki konsep diri yang kuat. Tetapi ketika harus berhadapan dengan masyarakat dan komunitas orang secara nyata, bukan secara maya, dia akan sangat gagap, dan bahkan ”clingus” yang berlebihan. Kalau saja anak-anak kita tidak berhasil membangun jaringan antar manusia, dipastikan masa depannya tidak akan bersinar. Orang yang tidak memiliki jaringan antar sesama manusia dipastikan akan gagal dalam kariernya. Sebaliknya, jaringan komputer harus ditempatkan sebagai instrumen pembantu manusia dalam mengambil keputusan dalam melakukan aktivitasnya di dunia yang nyata.

Jika anak-anak sudah terlalu asyik ngeNet, kita bisa mewaspadainya dengan melihat ke situs mana saja kalau melakukan browsing. Coba sekali waktu lihat browsing history di computer anak-anak kita. Kalau sekiranya browsing history-nya membahayakan bagi mereka, kita harus berbiacara dengan pendekatan klarifikasi nilai bukan pendekatan kekuasaan maupun kebencian. Itulah peliknya tugas orangtua di era dunia tanpa batas. Semoga kita bisa.

Kudus, Jumat (20 Maret 2009) — Pemerintah telah mencanangkan pendidikan dasar gratis mulai 2009. Sasarannya adalah pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, serta sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah terutama yang negeri. Seiring dengan kebijakan tersebut, pihak sekolah dilarang untuk memungut siswa.

Sementara masyarakat dianjurkan untuk menyumbang. “Sumbangan sangat dianjurkan dilakukan, kalau memungut haram hukumnya. Sekolah yang maju adalah sekolah yang orang tua siswanya menyumbang dan peduli. Tugas komite sekolah bukan untuk memungut,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di hadapan para guru anggota PGRI pada sosialisasi Pendidikan Dasar Gratis di GOR Wergu Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (20/03/2009) .

Hadir pada acara Bupati Kudus Musthofa, Ketua Umum PB PGRI Sulistyo, dan guru – guru anggota PGRI wilayah Kudus dan sekitarnya. Mendiknas mengatakan, mulai 2009 pemerintah telah menaikkan biaya satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak hampir 50 persen dari sebelumnya. Biaya ini termasuk untuk BOS Buku. Program BOS ini akan dijadikan pilar untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis. “Kalau dirasa masih kurang maka pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menutupi kekurangan dana BOS. Jadi nanti ada semacam BOS daerah,” katanya.

Namun demikian, lanjut Mendiknas, pendidikan gratis jangan sampai membuat masyarakat tidak mau menyumbang. Mendiknas berpendapat, pungutan berbeda dengan sumbangan. Menurut Mendiknas, kalau pungutan ditetapkan jumlah dan waktunya kapan dibayar, tetapi kalau sumbangan tidak ditetapkan jumlah dan waktunya. “Saya yakin masih banyak yang mau menyumbang terutama di daerah perkotaan. Sumbangan dimintakan bukan kepada masyarakat miskin, tetapi masyarakat yang mampu,” kata Mendiknas, secara terpisah, pada acara silaturahmi dengan PB PGRI Jepara di Gedung Wanita Jepara, Jawa Tengah, Jumat (20/03/2009).*** Sumber: Pers Depdiknas

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan mengatakan, Minggu (12/4), permasalahan terutama terjadi pada guru-guru yang bertugas di perkotaan. Di dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) perkotaan sekitar 60 persen untuk insentif tenaga pendidik, termasuk untuk instruktur ekstrakurikuler.

Ketika sekolah tidak diizinkan untuk memungut iuran dari masyarakat seiring dengan adanya bantuan operasional sekolah (BOS) dan pendidikan gratis, seluruh aktivitas di sekolah mengandalkan BOS. Padahal, dana BOS tidak memadai untuk operasional sekolah di perkotaan. ”Insentif tambahan dari iuran masyarakat sudah dihapuskan. Banyak guru yang kemudian mengeluh, termasuk ke FGII,” katanya.

Guru di SMPN 7 Kota Bandung, Koswara, mengatakan, di sekolah tempatnya mengajar guru kehilangan insentif tambahan itu sejak Januari 2009.

”Insentif tambahan dari orangtua siswa sudah dihapuskan. Sebelumnya, kami mendapat sekitar Rp 3,3 juta per tahun atau Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan,” ujarnya.

Sekarang insentif dari BOS kalau hanya ada kegiatan, seperti mengawas ulangan umum yang honornya sekitar Rp 10.000.

”Untuk insentif berdasarkan kinerja, belum tentu tiap bulan ada kegiatan besar,” ujar Koswara.

Sangat berarti

Bagi para guru, insentif-insentif tambahan itu sangat berarti karena belum semua guru sejahtera. Sertifikasi guru pun masih bersifat gradual, menggunakan kuota, dan penuh dengan berbagai persyaratan sehingga tidak semua guru telah mengikutinya.

”Guru yang sudah lolos juga tidak bisa mengandalkan tunjangan sertifikasi itu karena pembayarannya oleh pemerintah belum stabil,” kataya.

Iwan Hermawan menambahkan, persoalannya bukan sekolah gratis yang memang menguntungkan masyarakat, tetapi menjadi masalah ketika insentif tambahan dari masyarakat kepada guru itu kemudian menghilang dan tidak ada gantinya.

Situasi ini juga menempatkan kepala sekolah dalam posisi terjepit. Di satu sisi kepala sekolah ingin membantu dan meningkatkan motivasi guru lewat insentif dan di sisi lain anggaran tidak memadai.

Iwan menambahkan, sebenarnya pemerintah kota dan kabupaten dapat berperan besar menutup kekurangan yang diakibatkan tidak adanya insentif masyarakat tersebut. (Kompas Cetak/INE)

Seperti yang dilansir oleh Harian Kompas, oleh Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono,

Implementasi program biaya sekolah gratis selama tiga bulan terakhir ini justru memicu penurunan pelayanan pendidikan di Kota Bandung, khususnya kegiatan ekstrakurikuler. Anggaran BOS (bantuan operasional sekolah) yang diberikan hanya mencukupi biaya operasional akademis, tetapi tidak mencukupi kebutuhan di luar kegiatan akademis.

Akibatnya sekolah tak dapat memaksakan diri untuk mengadakan kegiatan ektrakurikuler seperti sebelumnya. Perlu mekanisme yang tepat sehingga memungkinkan sumbangan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Hal tersebut mengemuka di dalam jumpa pers pelaksanaan sekolah gratis di Kota Bandung yang diadakan Koalisi Guru Kota Bandung, Senin (16/3). Hadir para guru dari unsur-unsur Koalisi Pendidikan Kota Bandung, Federasi Guru Independen Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia.

Menurut Koordinator Lembaga Advokasi Pendidikan Dan Satriana, penurunan layanan kualitas di sekolah ini sangat mungkin terjadi mengingat masih banyaknya guru yang belum terjamin kesejehteraannya, apalagi dengan adanya kebijakan sekolah gratis, guru-guru tidak lagi dimungkinkan menerima insentif khusus dari masyarakat.

“Selama gaji guru hanyalah Rp 2 juta, sementara ia harus biayai kuliah anaknya di Unpad Rp 60 juta, itu (penurunan motivasi guru) akan terjadi,” ucapnya.

Menurut Ketua Umum FGII Jabar Ahmad Taufan, kesejahteraan guru sebetulnya makin membaik seiring kebijakan tunjangan profesional guru melalui sertifikasi. Namun, saat ini baru sekitar 10 persen guru yang telah memperolehnya.

“Untuk itu, kami harapkan kuota sertifikasi ini dapat disebarkan secara adil dan merata,” ucapnya.

Namun, para guru yang hadir menolak anggapan jika motivasi guru menurun dan sekolah mengurangi pelayanannya selama terlaksananya sekolah gratis di 2009.

“Jika selama menyangkut tupoksi guru, yaitu perencanaan pengajaran, evaluasi, analisis, dan remedial, saya kira itu tidak jadi masalah karena itu kewajiban guru. Berbeda halnya jika itu menyangkut tugas di luar tupoksi misalnya kegiatan ekstrakurikuler,” ucapnya.

“Pengaruh ini terutama akan dirasakan di sekolah favorit. Di sekolah-sekolah ini kan kegiatan ekstrakurikuler bisa mencapai puluhan. Kalau dibiayai, BOS tidak mungkin mencukupi,” tutur Taufan.

Menurutnya, perlu ada kejelasan dan ketegasan dari pemerintah mengenai item peruntukan apa saja yang boleh menggunakan BOS ini. Termasuk, kebijakan mengenai pendanaan kegiatan esktrakurikuler ini.

Ketakutan

Seperti yang disampaikan Solichun, guru SMPN 42 Kota Bandung, banyak pengelola sekolah yang ketakutan dan kebingungan dalam mengelola keuangannya pascakebijakan pembebasan pungutan biaya di SD-SMP.

“Sekolah kami memilih berutang ke koperasi daripada meminta pinjaman ke orangtua siswa di kala BOS lambat turun seperti sekarang,” ucapnya.

Senada dengan Solichun, Arnie Fajar, pengurus FGII Kota Bandung, berpendapat, Pemkot Bandung perlu menetapkan ketentuan dan prosedur yang memungkinkan munculnya partisipasi dana dari masyarakat.

“Termasuk kebijakan mengenai ekskul ini. Tolong dibuatkan rambu-rambunya yang seragam agar sekolah tidak bingung,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji mengatakan, kegiatan ekstrakurikuler tidak mungkin dapat dibiayai BOS. Maka, sekolah diperbolehkan meminta dari orangtua siswa.

“Asal, itu tidak jadi ketetapan dari sekolah. Melainkan, gerakan sukarela dari masyarakat (orangtua),” tuturnya. Menurutnya, secara prinsip, sekolah di tingkat dasar masih boleh mendapat dana dari masyarakat asalkan itu sumbangan dan dikelola secara transparan.

Standar Kenaikan Diserahkan ke Sekolah

Rabu, 18 Maret 2009 | 03:34 WIB

Jakarta, Kompas – Nilai kelulusan ujian akhir sekolah berstandar nasional atau UASBN untuk tingkat sekolah dasar dan sederajat tahun 2009 diusulkan naik dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun kenaikan nilai kelulusan diserahkan kepada kebijakan masing-masing sekolah.

”Peningkatan standar kelulusan tersebut diharapkan bisa memacu peningkatan kualitas lulusan sekolah dasar,” kata Koordinator Ujian Nasional 2009 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Djemari Mardapi, di Jakarta Selasa (17/3).

Menurut Djemari, berapa pun besarnya kenaikan nilai kelulusan tidak menjadi masalah. ”Yang penting ada peningkatan dari tahun lalu,” ujarnya.

UASBN tahun pelajaran 2008/ 2009 dilaksanakan pada tanggal 11-13 Mei yang meliputi pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun ujian susulan dilaksanakan pada tanggal 18-22 Mei. Soal UASBN ini berkomposisi 75 persen soal yang dibuat pemerintah daerah dan 25 persen dari pemerintah pusat.

Menurut Djemari, standar kelulusan SD tidak bisa dipaksakan sama secara nasional. Sebab, kondisi SD di Indonesia lebih kompleks dibandingkan dengan jenjang SMP dan SMA.

”Apalagi SD masuk program wajib belajar. Jangan sampai adanya UASBN menghambat siswa SD menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun,” ujar Djemari menjelaskan.

Minimal lima

Menurut Djemari, berdasarkan evaluasi UASBN sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI) tahun ajaran 2007/ 2008, di perkotaan umumnya berani mematok standar kelulusan minimal lima. Sebaliknya, di daerah pedesaan, ada sekolah yang hanya berani mematok standar kelulusan minimal dua.

”Biarpun kenaikan standar kelulusan hanya 0,1 atau 0,25, misalnya, tidak masalah. Yang penting ada kenaikan,” ujarnya.

S Hamid Hasan, pakar evaluasi kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia, mengatakan, adanya standar kelulusan minimal yang cukup rendah di sekolah-sekolah menunjukkan kegagalan pemerintah dalam penjaminan kualitas pelayanan pendidikan di jenjang SD/MI.

”Adanya UASBN di jenjang SD yang juga menentukan lulus dan tidak lulusnya siswa menunjukkan pemerintah cuma mau melaksanakan kontrol kualitas, bukan menjamin kualitas pendidikan,” ujar Hamid Hasan.

Secara terpisah, Manajer Biaya Operasional Sekolah ( BOS) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Asep Hilman mengklarifikasi, dana BOS dari pusat sudah cair ke rekening tiap-tiap sekolah sejak 12 Februari lalu. ”Pencairan ini adalah yang tercepat kedua di Indonesia setelah Lampung. Kami sengaja all out (BOS pusat) untuk mengantisipasi stagnasi proses pembelajaran. Adapun BOS lokal (provinsi) itu memang masih dalam proses,” tuturnya.

Dengan cairnya BOS pusat, ia pun meyakini, proses belajar mengajar semestinya tidak akan terganggu. Terkait soal BOS provinsi, ia mengatakan, pencairannya tidak semudah BOS pusat. ”Perlu ada peraturan gubernur-nya dulu,” ucapnya. (ELN/JON)

Dilarang Ada Pungutan di SD dan SMP Senin, 16 Maret 2009 | 04:03 WIB Jakarta, Kompas – Pemerintah pusat menetapkan mulai 2009 SD dan SMP gratis dari beragam pungutan. Jika ditemukan ada pengelola SD dan SMP yang melakukan pungutan, pemerintah kota/kabupaten harus memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar ketentuan tersebut.

”Sosialisasi pendidikan dasar sembilan tahun gratis mulai 2009 sudah dilaksanakan Menteri Pendidikan Nasional ke daerah-daerah. Kebijakan ini harus didukung pemerintah kota/kabupaten karena merupakan amanat konstitusi,” kata Dodi Nandika, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, di Jakarta, akhir pekan lalu. Pemerintah pusat, kata Dodi, sudah memperbesar bantuan untuk pendidikan dasar gratis. Karena itu, jika tetap ada pungutan kepada siswa di SD dan SMP, pemerintah daerah yang wajib memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada siapa saja yang melanggar. Menurut Dodi, pendidikan dasar tanpa biaya mutlak berlaku di sekolah-sekolah negeri. Adapun untuk SD dan SMP yang masuk dalam kategori sekolah berstandar internasional, pungutan kepada siswa diperbolehkan demi menjaga kualitas pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan bermutu. Kunci untuk melaksanakan wajib belajar sembilan tahun gratis tahun ini, kata Dodi, jika pemerintah provinsi dan pemerintah kota/daerah juga menambah alokasi bantuan operasional sekolah dari APBD. Dengan demikian, pendidikan dasar gratis yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya bisa terwujud. ”Kondisinya sekarang ini makin baik. Banyak kota/kabupaten yang juga menambah biaya operasional sekolah dari APBD sehingga pendidikan dasar gratis sudah bisa berjalan. Bahkan, sudah ada daerah yang bisa menjalankan wajib belajar 12 tahun,” kata Dodi. Peraturan gubernur Ketentuan soal pendidikan dasar gratis sembilan tahun ini salah satunya direspons Pemerintah Provinsi Papua. Gubernur Papua Barnabas Suebu, misalnya, pada awal Maret lalu mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Orang Asli Papua pada Jenjang Pendidikan Menengah. ”Jika masih ada pungutan, masyarakat bisa melapor ke hotline dinas pendidikan dan pasti ada sanksi,” ujarnya. Secara terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan 20009 menjelaskan yang paling penting dalam pendidikan gratis adalah adanya komitmen dari pemerintah kota/kabupaten dengan provinsi. ”Jadi, gratis bukan berarti tidak membayar, tetapi dibayarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Syahrul. (ELN)